Pemilu 2014, Hajat Demokrasi Prosedural

Posted on Updated on


Kurang dari setahun menjelang Pemilu 2014, opini publik sudah dipenuhi dengan wacana pencalegan. Wacana ini sering kali berkutat pada permasalahan bagaimana pemilih memilih calonnya atau pantas tidaknya seseorang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg). Hasilnya pun sederhana, berakhir pada harapan-harapan normatif yang mengimbau pemilih lebih pintar atau caleg yang lebih peka.

Permasalahan ungkapan normatif ini menjadi konyol ketika muncul tuntutan demokrasi dijalankan secara substansial karena substansi demokrasi adalah proses bukan keindahan normatif atau sekedar persoalan administrasi.

Menjadi seorang caleg saat ini bukan lagi perkara sulit. Asalkan berumur 21 tahun dan memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan oleh KPU dan diajukan oleh partai, seseorang bisa menjadi caleg. Untuk menjadi anggota DPR/DPRd juga hanya menjadi persoalan kuantitas pemilih yang ditentukan oleh electoral treshold. Hal inilah yang disebut sebagai prosedur demokrasi bukan substansinya.

Pertanyaannya, mengapa dari sekian banyak jumlah caleg yang berhasil memenuhi persyaratan administratif tetap saja masyarakat tidak puas? Bahkan mereka menganggap mereka tidak pantas mewakili masyarakat.

Inilah paradoks dalam demokrasi, pemilih mendelegetimasi wakil yang ia pilih karena dianggap tidak aspiratif. Masyarakat juga sering kali kecewa, mengapa wakilnya tidak mewakili aspirasinya. Namun ketika pemilu dimulai lagi masyarakat pun kembali melupakan keluhannya. Permasalahan klise ini memperlihatkan bahwa masyarakat dan wakilnya sama-sama tidak memahami proses politik dalam demokrasi.

Pada dasarnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat berdasarkan legitimasi yang ia miliki dari aktivitas sosial-politiknya sebelum pencalonan. Masa pencalonan dan kampanye hanyalah masa pemberitahuan bahwa ia mencalonkan diri dan mampu menyampaikan aspirasi masyarakat lewat ruang legal. Masyarakat menentukan pilihan berdasarkan kontribusinya kepada masyarakat.

Sayangnya, dalam kenyataan demokrasi di Indonesia hal ini sangat jarang terjadi karena jarak yang lebar antara pemilih dan wakilnya. Jalan pintasnya adalah memotong proses politik yang melahirkan legitimasi dengan instrumen komunikasi politik yang menjiplak pemasaran produk komersial.

Seperti produk lainnya, caleg menjelma sebagai produk yang ditawarkan dengan berbagai garansi dan bonus menarik. Hasilnya sudah bisa ditebak, meski calon memenuhi kuota pemilih dan berhasil menjadi anggota legislatif, pada momentum tertentu masyarakat akan kembali merasa tidak pjuas karena sang anggota legislatif memang bukan bagian dari mereka.

Demokrasi, sebagaimana politik dalam arena pemilihan secara substansial adalah proses berkesinambungan. Proses ini tidak dapat diukur dari batas-batas normatif administrasi atau pun dipotong oleh strategi pemasaran produk.

Upaya mereduksi proses politik dalam demokrasi hanya akan menghilangkan substansi demokrasi itu sendiri karena legitimasi masyarakat terhadap wakilnya hanya bisa didapat dari proses interaksi yang berkesinambungan hingga sang wakil menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri.

 

M Rolip Saptamaji

Koordinator Kajian Politik Kontemporer Forum Studi Ilmu Politik/Forsip Unpad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s